Pendampingan Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Berbasis SIPD RI pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
DOI:
https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i2.1651Keywords:
CaLK , pengelolaan keuangan, SIPD RIAbstract
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan secara detail dan menambah informasi atas laporan keuangan utama. Catatan atas Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan penuh kehati-hatian agar sesuai dengan prinsip-prinsip pada Standar Akuntansi Pemerintah dan Basis SIPD RI menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyusun laporan keuangan mengalami kendala dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian aparatur tanpa menggenerasikan ilmu yang dimiliki dan kurangnya pengalaman serta latar pendidikan yang tidak mendukung sehingga pemahaman terhadap penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tidak memadai. Dalam mengatasi masalah tersebut, metode yang digunakan terdiri dari tahap persiapan yaitu mengidentifikasi SIPD RI pada Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta mengidentifikasi penguasaan dokumen pendukung penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan. Dan tahap pelaksanaan yaitu menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Basis SIPD RI dengan data-data yang valid. Tujuan pemberian pelatihan secara aplikatif dan pendampingan secara langsung adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap aparatur tersebut cara menyusun Catatan atas Laporan Keuangan yang baik dan benar, sehingga aparatur tersebut berhasil berdasarkan pemahaman, keterampilan, dan kemandiriannya dalam menyelesaikan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
References
Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Akuntansiku, 3(1), 14–28.
Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. Journal of Student Research, 2(2), 79–86. https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809
Dewi, N. K. N. P., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan Keuangan. The 6th Febenefecium Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology, 191–202.
Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta.
Gitarisdiana, C., Rasaili, W., & Andiriyanto, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1(1), 254–267.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK No.1 Revisi 2009).
Kapantow, E. S., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 11(02), 494–505.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset.
Meynaldi, R., & Rosalina, R. R. (2023). Analisis Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan terhadap Media Pelaporan Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 1524–1536. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3826
Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Peraturan Pemenrintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Prasetyo, R. D., & Utami, L. A. (2022). Sistem Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Biro Perencanaan Dan Keuangan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Berbasis Web. IJIS - Indonesian Journal On Information System, 7(2), 90. https://doi.org/10.36549/ijis.v7i2.197
Salain, P. P. P., & Wedana, I. komang jovan. (2023). Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Volume, 2(1), 453–458.
Sijabat, J., Siringoringo, M. J. B., & Simanjuntak, G. F. R. (2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Pengelolaan Keuangan pada Kantor DPRD Kota. Jurnal Mirai Management, 9(1), 1169–1183.
Syahrida. (2019). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
Undang-Undang. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–24.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
